Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) dan Gerakan Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (GEMPARI) dalam hal sangat mengapresiasi terkait Pembangunan infrastruktur yang masif dan terus dikerjakan di seluruh Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bertujuan mempercepat pemerataan ekonomi.
Ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan kualitas hidup, mendorong pergerakan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Pemerintah akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi. Pemerintah juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan sebagaimana halnya dengan upaya penindakan, Serta penangkapan bagi para pejabat pemerintah yang melakukan korupsi di era Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia.
AMTI selaku LSM yang selalu proaktif dalam urusan kepentingan rakyat, akan terus konsen dalam menyerukan ketidak-adilan dalam sesuatu yang merugikan banyak orang, dan hal itu sejalan dengan apa yang menjadi program Gempari.
“Kita sangat konsen dalam memperjuangkan ketidak-adilan, termasuk para koruptor yang hanya menyusahkan rakyat banyak, akan kita lawan segala ketidak-adilan demi pembangunan dan pembangunan bangsa Indonesia,” kata Ketum AMTI Tommy Turangan SH.
Dalam hal ini kami menyerukan Kepada KPK Untuk tidak tebang pilih dalam membarantas para koruptor di Republik Yang Kami cintai.
Maka dari Gerakan Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (GEMPARI) dan Aliansi Masyarakat Transparansi indonesia (AMTI), menuntut :
1. Mempertanyakan sikap kpk yg tdk menahan saudara soebagiono selaku direktur perencanaan Bina Marga pada kasus suap kepala BPJN Maluku.
2. Mendesak Kepada Bapak Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera memecat saudara Subagiono sebagai Sesditjen Bina Marga krn terindikasi menerima Suap kepala BPJN Maluku.
3. Mendesak Kepada KPK segera menindak lanjutkan Kasus yang Saudara Subagiono sampai tuntas.
4. Meminta Kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Menindak Tegas Karena diduga kuat Ada keterlibatan Menteri PUPR Terkait SUAP Dari kepala BPJN Maluku yang diberikan ke Saudara Subagiono
Adapun aksi damai tersebut akan digelar pada;
hari/tgl : Jumat, 28 September 2018
Tempat : Istana Presiden RI, KPK dan Kementerian PUPR RI.
Gerakan Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (GEMPARI) dan AMTI, Dengan ini tuntutan agar bisa ditanggapi dan ditindak tegas oleh Bapak Joko Widodo sebagai panglima tertinggi negeri yang kami cintai Indonesia.
“KPK harus memanggil dan memeriksa oknum Menteri PUPR, terkait dugaan kasus suap dari Sesditjen Bima Marga Kemen PUPR Subagiono, hukum harus kita tegakan, jangan pandang bulu, karena hukum adalah panglima dinegeri ini, itu sudah,,” tegas Turangan.
(red)*
