Terkait Kritikan Amien Rais, SBY Katakan Hati-hati Sampaikan Kritikan ke Pemerintah

Nasional99 Dilihat

Jakarta/transparansiindonesia.com – Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dinilai sebagai figur yang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah. Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dahulu juga pernah dikritik Amien.

“Pak Amien Rais tokoh yang kritis. Zaman saya mungkin lebih keras mengkritik saya, menyerang pemerintah, macam-macam lah. Memang beliau ceplas ceplos. Suka sekali menyampaikan kritikan,” demikian SBY.

Hal tersebut disampaikan SBY saat jumpa pers di sela-sela kegiatan kunjungan ke Jawa Barat (Jabar) atau SBY Tour de Jabar, di Purwakarta, Jabar, Rabu (21/3).

“Mungkin Pak Amien, kita sama-sama makin tua. Sebagai sahabat mungkin lebih berhati-hati dalam menyampaikan statement(pernyataan),” ujar SBY.

Meski begitu, ditegaskan SBY, apabila memang mempunya data, maka Amien tak bisa dihalang-halangi memberikan pendapat. Sebab, setiap warga negara dijamin konstitusi untuk mengeluarkan aspirasi dan pendapat. “Bayangkan kalau rakyat enggak boleh bicara. Mulutnya diplester. Itu malah berbahaya,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Amien menyebut kebijakan pembagian sertifikat lahan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan pembohongan. Menanggapi itu, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengancam bakal membuka dosa-dosa Amien

“Isu yang muncul ketegangan atau bahasa publiknya, Luhut Pandjaitan versus Amien Rais. Dua-duanya sahabat saya. Saya bersahabat dengan Pak Amien Raies, demikian juga saya bersahabat dengan Pak Luhut Pandjaitan,” ungkap SBY yang mencermati pro dan kontra antara Luhut dan Amien.

Baca juga:  LSM AMTI Sentil Dana BOS Hampir 3 Miliar Tak Jelas Pengadaanya Oleh Eks Kepsek Zahar, Bakal Melaporkan Ke Kejati Riau

Menurut SBY, pemerintah perlu meminta penjelasan Amien, letak pembohongan pemberian sertifikasi. Nantinya, rakyat yang akan menilai pihak mana yang benar dan salah. “Kepada Pak Luhut Pandjaitan sahabat saya. Mungkin harus mengurangi statement yang nadanya ancaman. Tidak baik,” ucap Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Ditambahkan, pemerintah tentu memiliki kekuasaan. Namun, kekuasaan tersebut bukan untuk menakut-nakuti rakyat dan mengancam pihak tertentu. “Harapan saya untuk pemerintah tidak perlu arogan. Bikin lah hubungan yang baik, negara dan rakyat,” imbuhnya.

Dia menyatakan, rakyat juga tidak dapat menggunakan kebebasan secara absolut. Apabila ini dilaksanakan, SBY optimistis masa depan Indonesia semakin baik. “Dulu saya memimpin, kurang apa kritikan, dihajar, dihujat. Tapi pemerintahan saya tidak jatuh. Ekonomi tetap 6 persen. Cuma yang dulu mengkritik saya, sekarang banyak diam. Tidak apa-apa kok,” tegasnya.

Dia mengingatkan agar kritikan tak menjurus fitnah, apalagi kepada kepala negara dan pemerintahan. “Tidak boleh memfitnah presiden. Saya begitu, dikritik ribuan kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar. Tapi kalau fitnah, saya bawa ke ranah hukum,” tukasnya.

Pada bagian lain, dia menjelaskan, kebijakan sertifikasi tanah pernah dilaksanakan pemerintahannya dulu. Dirinya juga sempat memimpin penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. “Memang tidak selalu diberitakan oleh media waktu itu. Tapi saya tahu saya pernah memimpin penyerahan sertifikat, kemudian selebihnya mengalir sesuai dengan fungsi BPN (Badan Pertanahan Nasional) atau pejabat publik yang lain,” katanya.

Baca juga:  Suami Kades Dan Istri Bendahara, Atau Sebaliknya, LSM-AMTI; Sangat Berbahaya Dan Potensi Penyelewengan

Penjelasan Johan Budi
Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan, dirinya tak memahami maksud dari Amien terkait adanya pembohongan dalam program sertifikasi tanah. Dijelaskan Johan, kebjakan tersebut sudah lama dilaksakakan Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

“Perhatian presiden itu adalah masyarakat kan banyak kepemilikan tanah itu sering dijadikan sengketa, karena itu pemerintahan Jokowi-JK ini punya program jutaan sertifikat yang akan diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil,” kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/3).

Ditegaskan Johan, program sertifikasi tanah sangat nyata. “Jadi sama sekali ini program nyata, bukan kibulan (bohongan). Jadi mungkin perlu ditanya balik ke Amien definisi ngibul (bohong) itu apa?,” tukasnya.

Menurutnya, pemerintah tidak berencana melaporkan Amien ke penegak hukum. “Bahwa ada statement Pak Amien begitu, ya itu hanya Pak Amien. Kan dia selalu komentar-komentar yang kadang menurut saya enggak jelas,” tandasnya.   (red/TI)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *