BANGKINANG, Transparansi Indonesia.co.id Seorang kontraktor yang tergabung dalam organisasi pengusaha jasa konstruksi atau Gapensi Kabupaten Kampar mengingatkan para calon anggota dewan pada pemilu 2024 jika terpilih agar tidak menjadi anggota dewan yang justru membuat kontraktor menderita.
“Bagi kawan kawan yang saat ini mencalon jadi anggota dewan, tolong, kalau kalian terpilih nanti, bantu lah rakyat yang berprofesi sebagai kontraktor untuk mendapat pekerjaan. Jangan kalian monopoli proyek,” ungkap dia.
Kata dia, bila calon anggota dewan terpilih, jangan bebani para kontraktor dengan komitmen fee yang mencekik untuk setiap proyek pokir kalian.
“Jika kalian ada pokir, kasih ke kontraktor, tapi jangan bebani dengan komitmen fee yang mencekik, ingat dosa. Dosa di dunia, dosa di akhirat,” pesan dia.
Lanjut dia, kontraktor lokal di Kampar ini bekerja hanya untuk menyambung hidup, menyekolahkan anak-anak. Bukan untuk mencari kaya dan kemewahan.
“Kalian sebagai wakil rakyat sudah dibiayai negara, fasilitas mewah. Semua ditanggung. tak usah lah lagi cekik kami dengan fee proyek pokir kalian. kalian kan sudah hidup lebih dari cukup sebagai anggota dewan terhormat.
Kontraktor Lokal Menjerit, Proyek “Diborong” Wakil Rakyat Dalih Pokir, Ngaku Tak Sanggup Bayar Fee
Seorang kontraktor lokal kampar menjerit. Ia mengaku sejak hampir 5 tahun ini tak pernah lagi mendapat pekerjaan proyek Penunjukan Langsung (PL) di Pemkab Kampar.
“Sudah hampir 5 tahun ini saya tak pernah lagi dapat proyek paket PL,” kata salah seorang pemborong proyek lokal Kampar yang tak ingin namanya disebut pada wartawan, Sabtu (17/6/2023).
Ia melanjutkan, saat ini di Pemkab Kampar “dimonopoli” paket proyek kategori pokir atau pokok-pokok pikiran wakil rakyat. Sehingga kata dia, kuota untuk paket proyek kategori lelang pun menipis.
“Banyak proyek masuk pokir. Jadi dewan yang punya. Karena mereka yang punya mereka lah yang menentukan siapa yang mengerjakannya,” ujarnya.
Kata dia, proyek kategori pokir ini “diborong” hanya oleh beberapa kontraktor kepercayaan banyak anggota dewan. “Bahkan ada kontraktor yang mengerjakan sampai 50 PL proyek pokir ini,” ungkapnya.
Ia pun mendengar, ada komitmen fee yang harus dibayar oleh kontraktor ke anggota dewan pemilik pokir tersebut.
“Saya tak sanggup bayar komitmen fee ke anggota dewan, makanya saya tak dapat. Fee per satu paket PL-nya cukup tinggi. Kalau dalam hitung-hitungan saya tak masuk lagi. Terlalu besar menurut saya,” klaim dia.
Ia pun mengaku kecewa pada wakil rakyat di Kampar. Ia sebenarnya tidak mempermasalahkan proyek yang diperjuangkan oleh anggota dewan. Hanya saja ia tak sependapat anggota dewan ikut menentukan siapa rekanan yang mengerjakan paket PL tersebut.
“Anggota dewan memperjuangkan proyek pokir tak masalah. Tapi mohon jangan ikut menentukan siapa yang mengerjakannya. Itu kerja dinas. Apalagi sampai bayar komitmen fee ke anggota dewan. Itu jelas salah,” terang dia.
(HATTAN)
