BANGKINANG, Transparansi indonesia.co id Seorang kontraktor lokal kampar menjerit. Ia mengaku sejak hampir 5 tahun ini tak pernah lagi mendapat pekerjaan proyek Penunjukan Langsung (PL) di Pemkab Kampar.
“Sudah hampir 5 tahun ini saya tak pernah lagi dapat proyek paket PL,” kata salah seorang pemborong proyek lokal Kampar yang tak ingin namanya disebut pada wartawan, Sabtu (17/6/2023).
Ia melanjutkan, saat ini di Pemkab Kampar “dimonopoli” paket proyek kategori pokir atau pokok-pokok pikiran wakil rakyat. Sehingga kata dia, kuota untuk paket proyek kategori lelang pun menipis.
“Banyak proyek masuk pokir. Jadi dewan yang punya. Karena mereka yang punya mereka lah yang menentukan siapa yang mengerjakannya,” ujarnya.
Kata dia, proyek kategori pokir ini “diborong” hanya oleh beberapa kontraktor kepercayaan banyak anggota dewan. “Bahkan ada kontraktor yang mengerjakan sampai 50 PL proyek pokir ini,” ungkapnya.
Ia pun mendengar, ada komitmen fee yang harus dibayar oleh kontraktor ke anggota dewan pemilik pokir tersebut.
“Saya tak sanggup bayar komitmen fee ke anggota dewan, makanya saya tak dapat. Fee per satu paket PL-nya cukup tinggi. Kalau dalam hitung-hitungan saya tak masuk lagi. Terlalu besar menurut saya,” klaim dia.
Ia pun mengaku kecewa pada wakil rakyat di Kampar. Ia sebenarnya tidak mempermasalahkan proyek yang diperjuangkan oleh anggota dewan. Hanya saja ia tak sependapat anggota dewan ikut menentukan siapa rekanan yang mengerjakan paket PL tersebut.
“Anggota dewan memperjuangkan proyek pokir tak masalah. Tapi mohon jangan ikut menentukan siapa yang mengerjakannya. Itu kerja dinas. Apalagi sampai bayar komitmen fee ke anggota dewan. Itu jelas salah,” terang dia.-***
(HATTAN)
