Jakarta TransparansiIndonesia.co.id – Jelang Pemilu 2024 manuver lintas partai politik bergerak dinamis. Tak hanya menjajaki format koalisi, tetapi juga menjajakan calon Presiden. Partai Gerindra misalnya, ketua umumnya Prabowo Subianto dijagokan jadi capres. Begitu pula, partai Nasdem menjaring mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan jadi capres.
Bagaimana dengan partai berkuasa, PDI Perjuangan? Hari ini 21 April 2023 pukul 13.45 bertempat di Batu tulis – Bogor. Ketua Umum PDIP Megawati mengumumkan capres dari kadernya sendiri yakni, Ganjar Pranowo yang sekarang ini petugas Gubernur Jawa Tengah ditingkatkan menjadi petugas partai sebagai capres PDIP.
Menurut Dr. Yuyun Pirngadi dari Front Kebangsaan, lengkap sudah koalisi lintas parpol mengusung capresnya masing-masing. PDI Perjuangan misalnya, punya caranya sendiri. Mengumumkan terlebih dulu capresnya, kemudian bicara soal koalisi. Ketua Umum PDIP tak ingin tergesa-gesa, kendati Ia tak menutup mata ketika kadernya selalu leading dari hasil survei lembaga independen. Sontak, ketika Ganjar Pranowo diputuskan jadi capres PDIP, sejumlah elit parpol tak henti-hentinya tarik nafas. Betapa tidak, PPP langsung merapat ke PDIP, PAN pun mulai melirik bahkan Koalisi Indonesia Bersatu tinggal Golkar melihat kiri kanan.
Tak hanya itu, diluar sana angin puting beliung menghantam Partai Demokrat yang membuat kalang-kabut SBY- AHY yang mengklaim sebagai Owner Demokrat. Kesan rontoknya Koalisi Perubahan (KP) membuka tabir nilai anggapan konvensional yang keliru. Ganjar Pranowo ditengarai merobek KIR vs KP. Pasalnya, deadline waktu yang relatif singkat menuju pendaftaran paslon ke KPU membuat Demokrat panik. Uji Material Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat yang dilakukan Kubu Moeldoko dkk berbuah manis. Tak heran kata Santet Moeldoko pun berseliweran. Jika kasus ini berkepanjangan, maka pupus sudah harapan pencalanon capres Anies Baswedan yang diusung Partai NasDem, PKS dan Demokrat.
Konsolidasi PDIP dan Relawan Front Kebangsaan Ganjar Pranowo yang dijagokan PDIP menuai banyak dukungan baik masyarakat maupun relawan. Sebut saja, Front Kebangsaan. Relawan yang berhimpun dalam Gerakan ini terdiri dari relawan Jokowi, Relawan Erick Thohir dan Relawan Ganjar. FK berdiri 8 Maret 2023 yang dilatarbelakangi “kredo Kebangsaan”. Keprihatin terhadap pesta demokrasi lima tahunan selalu saja memenculkan isu yang melemahkan ikatan keberagaman sejati dalam bingkai persatuan. Misalnya,isu intoleransi, isu Nasionalis vs Islam, bahkan menstempel hoax, fitnah dan menguliti capres secara personal seperti Ganjar anti Islam menjadi sesuatu yang biasa saja.
Kegelisahan itu, membuat FK menyatakan mendukung PDI Perjuangan sebagai salah satu parpol yang memiliki konsistensi menjaga keutuhan NKRI, ideologi Pancasila dan kehidupan bermasarakat, berbangsa dan bernegara. Dukungan terhadap PDIP adalah dukungan institusioal, bukan dukungan personal. Itulah yang menjadi komitmen FK ujar Yudi.
Ketika PDIP memutuskan capres Ganjar Pranowo, FK menghormati dan mendukung keputusan internal PDIP. Ganjar diharapkan dapat meneruskan program Jokowi yang telah berjalan baik. Kendati secara political landscape figure Ganjar belum memiliki electoral effect terhadap perolehan suara parpol pada pemilu legislatif, dan implikasinya terhadap geopolitik pada pilpres di beberapa Provinsi. Namun konsolidasi infrastruktur PDIP dan relawan Jokowi maupun relawan Ganjar merebak diseantero pelosok tanah air.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana “perkiraan keadaan” (kirka) political lanscape dari 34 provinsi dan berapakah prediksi Ganjar Efek terhadap Koalisi Parpol? Jika menengok pada pemilu legislatif dan pilpres 2019, Koalisi Sembilan Parpol pengusung dan pendukung paslon Jokowi – Ma’ruf Amin. Koalisi #01 terdiri dari PDI P, NasDem, Golkar, PPP, PKB, Hanura, PSI, Perindo, PKP mengantongi dukungan 21 provinsi. Bahkan rekapitulasi final Pilpres 2019, KPU menetapkan #01 Jokowi – Ma’ruf Amin memperoleh 55,50 %.
Sedangkan, Koalisi Tujuh Parpol yang mengusung dan mendukung paslon #02 Prabowo – Sandiaga Uno terdiri dari Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, PBB, Partai Berkarya dan Partai Garuda mendapat 13 provinsi dengan perolehan 44,50% (KPU, 21 Mei 20219).
Perolehan suara itu tak berdiri sendiri, dari dua koalisi besar itu ada Lima Parpol (The big five ) yang mengeluarkan dana Kampanye terbesar 2019 sebagai berikut:
Lima Parpol Dengan Dana Kampanye Terbesar Pemilu 2019
No. Partai politik
Jumlah Dalam Miliar
Dana Segar
1.PDIP
Rp 345,02
2.Golkar
Rp 307
3.NasDem
Rp 259
4.Perindo
Rp 228, 24
5.Demokrat
Rp 189,73
Menurut Yudi panggilan akrabnya, besaran dana itu sangat menentukan kemenangan paslon pada pemilu 2024. Pasalnya, komposisi pemilih terfragmentasi dan terjadi segregasi oleh sikap konsumerisme dan merasa dibutuhkan. Apalagi sikap a-politik dalam varian milineal hadir mementahkan kesadaran dan tanggungjawab pribadi.
Ambil saja contoh, di era Jokowi – MA model kepemimpinan ala “blusukan” menjadi cara membangun citra kemewahan personalitas Jokowi sebagai pemimpin altruistic dan philantrophy. Branding focus itu ternyata mampu membius pemilih materialisme. Sebagai gantinya Jokowi mengkemas enam program yang digemari pemilih. Wal hasil, program tersebut dicitrakan memiliki sentuhan dengan wong cilik dan seolah Jokowi mampu mendengarkan denyut jantung masyarakat. Betapa tidak, ketika enam program Jokowi itu ditawarkan, ternyata laris manis.
Enam Program Jokowi – MA Yang di Sukai Masyarakat
No Jenis Program
Skor Yang di Sukai %
1.Kartu Indonesia Sehat
Di sukai 83,3
2.Kartu Indonesia Pintar
Di sukai 80, 2
3.Program Keluarga Harapan
Di sukai 67, 9
4.Pembangunan Infrastruktur
Di sukai 67, 2
5.Program Dana Desa
Di sukai 66,1
6.Beras Sejahtera
Di sukai 63, 7
Hasil penelitian program kampanye dari beberapa Lembaga Survey independent, #01 mendapat respon positif masyarakat dan mengantarkan perolehan suara paslon Jokowi – Maruf Amin pun ketampuk kekuasaan untuk kedua kalinya.
Efek 6 program di atas, bagi Ganjar sangat penting dan hasilnya ke depan bisa berkurang atau bertambah bergantung strategi pemenangannya. Apalagi aspek geopolitik dan political lanscapenya sangat menentukan arah perubahan pemilih. Pergeseran pemilih harus dibaca secara bijaksana seperti dibawah ini:
Varian Responden Menurut Tingkat Pendidikan
No. Kategori Pendidikan
Frekuensi %
1.SD,SLTP, SLTA/Tamat dan Tdk Tamat
54
2.Diploma/S1
35
3.S1/S3
11
Total
100,00
Komposisi pemilih perlu disikapi secara tematik alur dinamika perubahannya…Ujar Yudi. Konsep visioner dari lanskap politik PDI Perjuangan perlu mengedepankan political change despite its broad reach is usually defined as a significant.” Strategi tidak hanya menentukan kemenangan politik, tetapi juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai”.
Parpol papan atas seperti PDIP memiliki kekuatan dan peluang untuk merebut pemilih, bahkan mencapreskan kader dan non kadernya. Syarat dan ketentuan berlaku bagi kandidat. Pertama, ketika PDIP menetapkan kadernya Ganjar Pranowo sebagai capres, maka Parpol koalisi memiliki kewajiban melakukan memetaan pemilih dan mengukur kekuatan infrastruktur Parpol di daerah pemilihan. Kedua, sejauhmana efek domino dari capres yang diusung terhadap perolehan suara lintas Parpol diberbagai provinsi.
Dari fenomena di atas, aneka wajah-wajah capres yang dijagokan lintas parpol hari ini telah merubah peta koalisi. Sebut saja, koalisi seperti (KIR) Koalisi Indonesia Raya yang terdiri dari Parpol Gerindra dan PKB harus siap berhadapan dengan capres PDIP Ketika PPP dan beberapa partai lainnya pun ingin hengkang ke PDIP. Sedangkan, Koalisi Perubahan (KP) terdiri NasDem, PKS dan Demokrat, berada diujung tanduk untuk tidak dikkatakan bubar jalan. Apalagi, yang terakhir Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terdiri Golkar, PAN dan PPP mulai satu satu lompat pagar.
Bursa Wakil Presiden
Hadirnya Jokowi menggenapkan dan mentransformasikan program-program kepempinannya kelak kepada presiden terpilih 2024, itu sudah menjadi sesuatu yang wajar agar transisi kekuasaan dan kontinuitas pembangunan tetap berjalan baik. Akan tetapi kesan yang ditangkap pihak lain, bahwa Jokowi membawa misi capres yang diunggulkan dari PDIP. Tak heran, politikus senior dan wakil ketua umum Partai Golkar Nurdin Halid terang-terangan menolak PDIP gabung ke Koalisi Besar jika kadernya ingin jatah capres (CNNIndonesia TV, senin (10/4).
Pasalnya, Menurut wakil ketua umum Golkar itu, Koalisi Besar akan menjadi susah menentukan capres jika PDIP bergabung. Menurutnya lagi, beberapa partai sejauh ini telah menetapkan jagoannya masing-masing untuk menjadi capres.
Jika ini terjadi dalam koalisi Besar, maka peta koalisi bisa runyam. Bahkan terjadi pergeseran pasangan calon dan terjadi pula politik dagang sapi. Dugaan itu benar adanya, Ketika PDIP menetapkan Ganjar menjadi capres, peta koalisi bergeser. Sulit bagi PDIP berkoalisi dengan Partai NasDem, PKS dan Demokrat.
Apalagi, Gerindra, PKB, Golkar, PAN telah mengusung Prabowo Subianto menjadi capres. Tak berlebihan jika PDIP kembali ke platform dan menghitung sendiri untuk menghadapi Koalisi Perubahan dan Koalisi Besar. Tak heran, paslon Garjar – Anies that is impossible. Bahkan, jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga atau Prof. Mahmud MD ini paslon laris manis dan petir di siang hari bolong bagi PDIP.
Pertanyaannya yang tersisa, siapa pendamping capres Ganjar Pranowo? PDIP tengah menimbang-nimbang, Ganjar pun tengah menunggu signalnya pusaran kekuasaan PDIP. Ada beberapa nama yang diunggulkan. Sebut saja, Erick Tohir, Sandiaga Uno, Prof. Mahmud Md dan Prof Nazaruddin Umar. Nama-nama tersebut memiliki kemewahan personalitas masing-masing. Lagi lagi Kembali kepada kebutuhan dan tantangan Indonesia ke depan.
Jika Indonesia berkonsentrasi ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, nama Erick Thohir atau Sandiaga Uno adalah pilihan tepat yang sesuai kompetensinya. Sebaliknya, manakala PDIP ingin menegakkan hukum dan memberantas korupsi maka Prof Mahmud Md pilihannya. Begitu pula, Prof Nazaruddin Umar sangat tepat jika PDIP ingin menjaga keberagaman dan keseimbangan kekuatan nasionalisme vs Islam dalam bingkai persatuan.
Tantangan kedepan Ganjar dan wakilnya tak lebih ringan dibandingkan era Jokowi – MA. Betapa tidak, dari sisi politik stempel partai nasionalis secara historis selalu saja berhadap-hadapan dengan parpol yang mengusung ideologi agama. Baru saja stempel yang dilekatkan kepada PDIP dan Ganjar sebagai anti Islam. Kendati itu hoax dan fitnah picisan tentu implikasinya akan berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
Tak hanya itu, dari sisi geopolitik perekonomian Indonesia harus berada dalam pusaran keseimbangan kekuatan agar cita-cita kemandirian, kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan Ganjar Pranowo mampu dipastikan mencetak kemenangan Hattrick PDI Perjuangan.
BerJuang Satu Untuk semua
Bersama Ganjar Pranowo, Relawan Jokowi, Relawan Ganjar dan Relawan Erick Thohir telah merapatkan barisan dan bergabung dalam Front Kebangsaan. Menyikapi dinamika politik yang berkembang belakangan ini,. Deklarasi FK yang menyatakan dukungan aspirasi politik kepada PDI Perjuangan menyandang tantangan yang tidak ringan. Menolak isu politik yang dapat mendekonstruksi dan memecah persatuan seperti politik identitas, intoleransi dan isu khilafah tak cukup hanya dibibir. Isu itu harus dieliminasi ketika Indonesia dihadapkan persaingan global dan pembangunan ke depan, kita butuh ikatan sesama anak bangsa untuk saling bahu membahu membangun negeri ini.
Berangkat dari relasi itu, FK akan selalu berada digaris terdepan mengawal dan menjaga kebijakan PDI Perjuangan. Tak berlebihan Ketika, Ganjar Pranowo ditugaskan PDIP, maka FK akan selalu mengawal, berjuang dan memenangkan pasangan calon yang diputuskan PDIP.
Oleh : Dr. Yuyun PIrngadi
Wakil Koord : Front Kebangsaan
