Papua/transparansiindonesia.com – Lima Konsultan pengawas dan teknis pekerjaan jalan dan jembatan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua terancam di black list atau akan masuk dalam daftar hitam sebagai rekanan, dan tidak bisa diberikan kepercayaan di periode berikutnya.
Ancaman ini menyusul hasil inspeksi mendadak Kepala Dinas PU, Djuli Mambaya, ST di sejumlah lokasi proyek pembangunan jalan dan jembatan yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Tahun 2017 di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Tolikara, pekan lalu.
Saat kunjungannya ke lokasi proyek, Djuli Mambaya tidak menemukan satupun konsultan berada di lokasi proyek. Hal ini sempat membuat mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua ini berang, lantaran di saat penghujung tahun anggaran, seharusnya para konsultan ini berada di tempat, untuk memantau secara langsung proses pelaksanaan proyek baik jalan dan jembatan di lokasinya masing-masing.
“Ada 4 – 5 konsultan yang akan saya blacklist, karena ternyata mereka tidak ada di lapangan atau tempat proyek. Sekali lagi ternyata mereka dibayar oleh negara tapi ternyata mereka tidak di lapangan,” tegas Djuli Mambaya usai melakukan sidak pada enam proyek infrastruktur di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Wamena, akhir pekan kemarin.
“Masak seorang Kadis datang ke lapangan memberi petunjuk langsung kepada tukang atau kontraktor, itu hal yang tidak boleh. Oleh karena itu, saya akanblacklist beberapa konsultan pengawas yang tidak bekerja dengan baik, tidak mengawasi pekerjaan, mereka itu dibayar per hari sebenarnya,” tandasnya.
Ia mengatakan, menjadi kewajiban konsultan harus berada di lokasi proyek, untuk memberikan petunjuk teknis terkait pelaksaan kerja. Konsultan bahkan harus memastikan dan memberikan petunjuk teknis kepada kontraktor atau pihak ketiga dan juga menjaga supaya kualitas pekerjaan seperti yang ada di dalam kontrak.
“Itulah tugas seorang konsultan, menegur kalau seorang salah, kurang campurannya, atau mutunya atau material yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi ya dikembalikan saja. Tetapi bagaimana mau mengawasi? Kalau seorang konsultan itu tidak ada di lapangan? Ini kan semau-maunya”, kata Djuli Mambaya dengan nada berang.
Untuk itu, pihaknya melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk memastikan pekerjaan fisik atau infrastruktur di lapangan.
“Saya akan sering-sering melakukan sidak, masih ada beberapa hari ke depan saya akan sidak lagi. Memang itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah, kalau tidak ada di lapangan, untuk apa bayar orang di lapangan. Mereka harus di lapangan saat minggu – minggu seperti ini,” ujarnya.
Agenda peninjauan langsung Djuli Mambaya di lakukan di beberapa lokasi, seperti jalan Karubaga – Wunim – Bokondini yang dikerjakan oleh PT Samaprima Jaya dengan konsultannya CV Geo Teknik pada Rabu (5/12/2017).
Dilanjutkan sidak peningkatan jalan Bolakme – Kelila – Bokondini yang dilakukan PT Modern Widya Teknical, pembangunan Jembatan Kali Pun, Bokondini di Kabupaten Tolikara, pembangunan jembatan Wosi, yang dikerjakan oleh PT Gunung Muria Solafide.
Ia juga melakukan peninjauan proyek peningkatan jalan Wolo – Manda – Kobagma yang menghubungkan antara Jayawijaya – Mamberamo Tengah yang dilakukan oleh PT Saukorem, serta proyek pembukaan Jalan dari Wamena – Sekang – Apalapsili yang dilakukan oleh PT Dwi Karya Raya dengan konsultan CV Widya Sarana Consultan pada hari berikutnya. (red/TI)*
