Minsel, transparansiindonesia.co.id — Guna kelancaran pembangunan yang ada didesa perencanaan pembangunan sangatlah diperlukan, maka adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akan menjadi acuan dalam pembangunan yang ada didesa ditahun berjalan.
Maka Pemerintah Desa Tambelang Kecamatan Maesaan, bersama lembaga desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan Musyawarah Desa untuk menetapkan APBDes ditahun anggaran 2021.
Rapat Musyawarah Desa yang dihadiri oleh HukumTua bersama jajaran Pemerintah Desa, BPD, lembaga desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dilangsungkan pada Rabu Malam 17 Maret 2021 bertempat di kantor HukumTua.
Sesuai dengan Pagu Dandes Tambelang tahun anggaran 2021 sebesar Rp.953.224.000, maka APBDes Tambelang menganggarkannya diberbagai bidang kegiatan, diantaranya untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dana Penanganan Covid-19, dan pembangunan infrastruktur desa melalui padat karya tunai dana desa (PKT-DD).
Sebagaimana yang disampaikan oleh HukumTua Desa Tambelang Jendry Mokalu bahwa untuk jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT-Dandes), sesuai dengan hasil Musdes asa berjumlah sebanyak 130 KPM, yang dimana setiap KPM menerima uang sebesar Rp.300.000 setiap bulan dan selama 12 bulan.
Artinya setiap KPM akan mendapatkan BLT dari anggaran Dana Desa sebesar Rp.3.600.000, sehingga untuk anggaran Dandes yang terserap untuk penyaluran BLT-Dandes adalah sebesar Rp.468.000.000.
Dalam APBDes 2021 Desa Tambelang, ada juga penetapan tentang anggaran penanganan Covid-19 yang dimana sesuai dengan aturan harus berkisar 8-10 persen dari Pagu dana desa, kemudian lebihnya menurut HukumTua akan di gunakan untuk pelaksanaan padat karya tunai dana desa.
Maka dari itu ia meminta dan mengharapkan dukungan dan support dari seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan menopang program pembangunan didalam desa.
Kegiatan Musyawarah Desa Tambelang penetapan APBDes tahun anggaran 2021, ditandai dengan penandatanganan berita acara dan dokumen APBDes oleh pemerintah desa dalam hal ini HukumTua Jendry Mokalu dan Ketua BPD Kelly Ombeng.
(Hengly)*
