SOFIAN SH.MH : Bansos Corona Harusnya Bisa Dirasakan Oleh Semua Misbar, Tidak Hanya Rumah Tangga Miskin.
Kampar,Riau
Transparansiindonesia.co.id Sabtu 16 /5/ 2020, Distribusi bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat memberi beban tersendiri bagi aparat desa. Tak sedikit dari mereka yang kini tengah dilanda stres.
Pasalnya, jumlah bansos dari pemerintah pusat tak sesuai hasil pendataan RT/RW yang diajukan oleh pemerintah desa. Akibatnya, aparat desa dan pengurus RT/RW jadi sasaran fitnah dan kemarahan warga yang tak mendapatkan jatah.
Diungkapkan Kepala Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Syofian, SH.MH, saat ini ada banyak perangkat desa dilanda stres (tertekan) karena kekacauan tersebut.
“Semua lagi pusing, dari mulai RT/RW hingga perangkat desa. Karena masyarakat di masing-masing lingkungan menagih bansos, tapi data yang dipakai pemerintah pusat ternyata data lama tidak update, Bansos ini jadi beban moral bagi kami di desa,
Kami khawatir pembagian Bansos yang tidak sesuai harapan masyarakat justru akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara warganya.
“Kondusivitas lingkungan sangat rentan dan tidak bisa diprediksi,” ujarnya.
Syofian menduga data yang digunakan pemerintah pusat tidak update, sehingga banyak Keluarga Miskin Baru (Misbar) yang tak terakomodasi.
“Bansos Corona harusnya bisa dirasakan oleh semua Misbar, tidak hanya oleh rumah tangga miskin. Karena Bansos dari pusat itu memakai data lama. Mungkin data tahun 2011, jadi pemakaian datanya jelas tidak valid lagi,” katanya.
Senada dengan para Kepala Desa, Kasi Kestra mengakui bila Bansos yang sampai ke tingkat RT/RW tak menjangkau semua warga yang membutuhkan, yang tidak dapat bantuan BLT, akan di alihkan oleh bantuan dana desa, Sambung Jhoni.
“Permasalahan bansos jadi sangat sensitif di tengah masyarakat yang sudah berminggu-minggu mengalami kesulitan akibat pandemik corona,”
Kami pun berharap data usulan dari Desa bisa direalisasikan oleh Pemerintah Pusat melalui berbagai pintu bantuan sosial selain PKH dan BPNT. Ungkapnya (Tim )
