SULUT, TI – Tragedi tewasnya Fredo Tongkotow (Edo) yang terkena tembakan di kepala saat terjadi huru-hara di lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Alason Ratatotok dilakukan oleh okum Brimob Polda Sulut.
Pihak Polda Sulut melalui Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Dachi saat konferensi Pers membenarkan anggotanya yang terlibat penembakan berjumlah delapan orang.
Kehadiran anggota Brimob yang teridentifikasi merupakan satuan dari Batalyon C Pelopor di Lokasi tambang ilegal milik WNA China You Ho menimbulkan tanda tanya besar, pasalnya dilokasi tersebut bukan merupakan objek vital ataupun Perusahan legal.
Rupanya penempatan pasukan Polri yang terdiri dari 6 orang anggota Brimob 1 anggota dari Yanma Polda Sulut dan satunya lagi dari satuan Ditnarkoba Polda Sulut di Lokasi tersebut atas dasar Surat Perintah (Sprint) yang mana sprint dari Brimob dikeluarkan oleh Danyon Brimob.
“Sebelum peristiwa ini Kami tidak tahu adanya tambang ilegal, begitu juga Pak Kapolda. Yang jelas mereka memiliki Sprint yang ditandatangani Dan Yon Brimob. Jadi anggota kita ada disitu karena memiliki surat perintah tugas,” jelas Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Dachi menjawab pertanyaan wartawan.
LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) menyoroti serius masalah yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia oleh karena terkena peluru senapan dari anggota Polisi.
Ketua Umum AMTI Tommy Turangan mengatakan, Bagaimana mungkin Surat Perintah (Sprint) dikeluarkan tanpa tahu legalitas perusahaan yang akan di jaga, apalagi sebelum-sebelumnya sudah banyak informasi beredar terkait aktivitas pertambangan ilegal di Ratatotok.
” Ini kenapa bisa terjadi demikian, apakah sprint keluar begitu saja dari dalam tanah? Ini kan lucu, pasti sebelum sprint keluar pihak Kepolisian harus teliti dulu perusahaan ini milik siapa, legalitasnya bagaimana Jagan tutup mata saat tanda tangan sprint. Alat negara harus sesuai peruntukannya, karena semuanya berasal dari uang kita, uang rakyat untuk membayar gaji-gaji mereka. Saya juga menyimak statemen Wakapolda yang mengatakan bahwa sebelumnya ada aktivitas sejumlah warga yang akan mencuri karbon dari hasil pengolahan emas, jadi saya katakan siapa mencuri siapa, geli saya lihat peristiwa ini. Saya minta Kapolri tegas mengusut peristiwa ini, semua unsur-unsur pimpinan harus bertanggung jawab kalau perlu di copot semua”, terang AMTI
Terkait masalah ini, Kinerja Polda Sulut dipertanyakan, misalkan tidak terjadi peristiwa penembakan ini dua Jendral Kapolda dan Wakapolda Sulut tidak akan tahu kalau di daerahnya ada tambang ilegal. (T2)*
