Sulut, transparansiindonesia.co.id – Agenda turun lapangan komisi II DPRD Sulawesi Utara terus berlanjut guna terus memperjuangkan aspirasi rakyat.
Sebelumnya, komisi II DPRD Sulut yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulut sekaligus koordinator komisi II Michaela Elsiana Paruntu menyambangi dan mengunjungi pasar modern untuk memastikan ketersediaan pangan di bulan ramadhan dan jelang idul fitri.
Dan kali ini, rombongan komisi II DPRD Sulut yang dipimpin oleh koordinator komisi Michaela Elsiana Paruntu dan Inggried Sondakh selaku Ketua komisi serta pimpinan dan anggota lainnya, melakukan kunjungan ke Kota Bitung.
Berada di Kota Bitung, Micha Paruntu bersama rombongan mengunjungi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung dan Pangkalan Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Kota Bitung.
Kunjungan ke PPS dan PSDKP Kota Bitung tersebut merupakan tindak lanjut dari Komisi II DPRD Sulut setelah sebelumnya mengunjungi dan berkoordinasi dengan Komisi IV DPR-RI yang membidangi Perikanan dan Kelautan.
Selain itu juga, Komisi II DPRD Sulut sebelumnya juga telah melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan aliansi masyarakat nelayan Sulawesi Utara.
Adapun rombongan komisi II DPRD Sulut yang mengunjungi PPS dan PSDKP Kota Bitung yakni dr. Michaela Elsiana Paruntu MARS selaku koordinator komisi II, Inggried J.N.N Sondakh, SE, MM (Ketua Komisi II), Pricylia E. Rondo, SS, M.Pd (Wakil Ketua Komisi), dan para anggota Jeane Laluyan SE., Angelia R. Wenas, Seska E. Budiman S.Sos., serta Haji Ruslan Abdul Gani, S.Sos, MM.
Dikatakan Micha Paruntu bahwa kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut dari RDP dengan dinas kelautan dan perikanan Sulut bersama aliansi masyarakat nelayan dan selanjutnya juga setelah komisi II berkoordinasi dengan komisi IV DPR-RI.
Dimana, hal tersebut merupakan komitmen komisi II DPRD terhadap para nelayan, karena komisi II DPRD Sulut terus membuktikan dan bekerja sebagai representasi rakyat.
“Sebagai representasi rakyat, kita membawa aspirasi masyarakat nelayan dan berupaya mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor kelautan dan perikanan, dan ini menjadi komitmen kami komisi II DPRD Sulut,” ujar Micha Paruntu.
Selanjutnya dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal strategis kaitannya dengan sektor kelautan dan perikanan antara lain;
1. Mekanisme bongkar muat ikan di dermaga PPS Bitung serta pelabuhan tanggahan bagi kapal penangkap ikan.
2. Proses penerbitan kode billing untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Jumlah tenaga kerja asal Sulawesi Utara (ber-KTP Sulut) yang bekerja di PPS Bitung.
4. Sistem pemantauan kapal oleh PSDKP melalui pemasangan Vessel Monitoring System (VMS).
5. Sanksi bagi pemilik kapal yang terdeteksi melanggar batas zona penangkapan ikan.
6. Keuntungan pemasangan VMS bagi kapal penangkap ikan.
7. Perjuangan untuk mendapatkan zona penangkapan ikan yang lebih berpihak pada nelayan lokal.
“Kita akan terus mengawal permasalahan yang dihadapi para nelayan dan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berpihak pada Nelayan untuk peningkatan kesejahteraan mereka,” tegas MEP.
Diharapkannya, dengan adanya pertemuan dan pembicaraan dengan PPS dan PSDKP Kota Bitung akan ada solusi konkret yang dapat diterapkan dalam waktu dekat, untuk pertumbuhan ekonomi melalui sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat nelayan. (Hen)*
