SULUT, TI – Ramoy Markus Luntungan (RML) memberikan statement terkait sejumlah kepala daerah yang baru dilantik tapi belum mengikuti retreat di Akmil Magelang.
Dikatakan RML bahwa, ketua umum partai tak berhak memberhentikan kepala daerah, namun justru pemerintah bisa memasung kepala daerah soal indisipliner, membangkang dan hal yang bertentangan lainnya.
Hal tersebut disampaikan RML selaku praktisi politik dan pemerintahan Sulawesi Utara menanggapi instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari PDI-P yang akan mengikuti retreat di Akmil Magelang.
Menurutnya, pemerintahan adalah bagian dari sistem partai politik. Untuk itulah, partai politik tunduk pada ketua partai atau para legislatif.
Namun ketua partai yang sudah dalam eksekutif dan menjadi kepala daerah maka tunduk kepada kepala pemerintahan.
“Kalau legislatif itu dibawah ketua partai. Kalau kepala daerah dibawah bertanggungjawab kepada kepala pemerintahan diatasnya,” terang mantan bupati Minsel itu.
RML juga mengingatkan soal kata bijak Kennedy AS, When my loyality to country begin, when my loyality to party the end.
“Ketika saya mulai dalam pengabdian pemerintahan demi negaraku, maka saat itu juga loyalitas ku kepada partai berakhir,” tuturnya.
Kepala negara/presiden jika secara pasal 4 UUD 1945, maka instruksi Ketum PDIP yang melarang kepala daerahnya mengikuti program pemerintah, berarti sudah indisipliner dan intervensi.
“Itu salah kaprah, apalagi modusnya mengganggu jalannya roda pemerintahan,” kata RML.
“Kalau itu dilakukan akan disebut pembangkangan yang mengarah sabotase. Jadi bisa dikenakan tindak pidana dan diproses lebih lanjut,” tutup RML mengakhiri. (T2)*
