Minsel, transparansiindonesia.co.id – Komisi III DPRD Minsel melakukan rapat kerja dengan sejumlah SKPD dan bagian Setdakab Minsel selaku mitra kerja.
Rapat kerja yang digelar di ruangan komisi III pada Senin (10/2) juga diikuti oleh salah satu legislator yang masuk komisi III DPRD Minsel, Novita Violetta Maramis S.Ak (NVM).
Sejumlah SKPD dan bagian yang mengikuti raker dengan komisi III diantaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Disnakertrans, BPBD, dan bagian Kesra Setda
Dalam raker tersebut, NVM mempertanyakan sejumlah program ditahun 2024 yang menurutnya belum sepenuhnya terealisasi.
Salah satu yang disoroti oleh NVM adalah terkait dana untuk sekitar 4.000 lansia di Minahasa Selatan.
Berbagai program di tahun 2024, yang bertepatan juga dengan tahun politik, menurut NVM jangan sampai ada kepentingan-kepentingan pribadi dan merampas hak rakyat.
“Mempertanyakan berbagai program di tahun 2024, yang salah satunya adalah mengenai dana lansia sekitar 4.000 lansia, yang menurut saya belum sepenuhnya di realisasikan, saya berharap agar hak rakyat jangan dipolitisasi hanya karena kepentingan tertentu,” ujar NVM.
Legislator dari fraksi Nasdem tersebut, sangat getol menyuarakan aspirasi rakyat terlebih yang ada di daerah pemilihannya.
Ia pun menyoroti terkait intensif tokoh agama, yang di daerah pemilihannya setiap kali ia beribadah di berbagai denominasi gereja yang ada selalu berdiskusi dengan tokoh agama baik itu pendeta maupun gembala.
Dan, ada yang mengatakan kalau dahulu mereka menerima intensif, tapi sekarang tidak lagi, padahal intensif tersebut sudah menjadi program pemerintah dalam rangka membantu pelayanan tokoh agama kepada jemaat.
Sejumlah kegiatan program kerja di tahun 2024, salah satu yang juga disorot NVM adalah pembangunan gedung perpustakaan dan pengadaan toilet di sekolah-sekolah.
Karena menurutnya, pembangunan toilet yang dianggarkan di tahun 2024 banyak yang belum bisa dimanfaatkan hingga saat ini, karena pembangunannya tak kunjung selesai.
“Setiap kegiatan pembangunan, yang kita cari adalah asas manfaatnya, namun apabila pembangunan belum selesai seperti pembangunan toilet, bagaimana asas manfaatnya didapat, dan ini harus menjadi perhatian SKPD terlebih dinas pendidikan,” tegas Novita Maramis.
Ia pun mengingatkan agar dinas-dinas terkait dapat memperhatikan hal ini, dan seharusnya juga dapat melakukan evaluasi dan monitoring turun ke lapangan untuk melihat progres-progres kegiatan pembangunan maupun program bantuan kepada masyarakat.
“Yang pasti, intinya jangan sampai mengorbankan hak rakyat untuk kepentingan politik tertentu, apalagi tahun 2024 merupakan tahun politik yang sarat kepentingan, mari kita pakai hati nurani untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan hak rakyat,” tutup Srikandi Tompasobaru tersebut. (Hen)*
