Minsel, transparansiindonesia.co.id – Pemerintah Desa Lompad, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan bersama dengan lembaga BPD melaksanakan Musrenbang RKPD untuk tahun 2025.
Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka rencana kerja pemerintah daerah tersebut dilaksanakan pada Jumat (19/01) bertempat di BPU Desa Lompad.
Penjabat HukumTua Desa Lompad, Stanly Rocky Purukan membuka secara resmi kegiatan musrenbang tersebut, yang dihadiri pula oleh unsur Forkopimca dan lintas sektor Kecamatan serta tim pendamping profesional indonesia Kecamatan Ranoyapo.
Berbagai usulan dan aspirasi disampaikan oleh para peserta musyawarah yang terdiri dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pendidikan dan tokoh pemuda dalam giat Musrenbang tersebut.
Dikatakan Stanly Purukan bahwa kegiatan tersebut dilakukan guna menampung usulan dan aspirasi warga terkait berbagai program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan nantinya akan dibiayai oleh dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
Usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang Desa Lompad diantaranya pembangunan infrastruktur desa seperti akses jalan antar desa, akses jalan usaha pertanian, serta pembangunan infrastruktur desa lainnya yang diharapkan dapat dianggarkan melalui APBD.
Selain pembangunan infrastruktur desa, ada pula usulan-usulan dibidang pertanian, perkebunan, kesehatan, pendidikan, serta usulan terkait pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.
Setelah semua usulan disampaikan, selanjutnya ada beberapa usulan yang dimasukkan dalam program prioritas.
Adapun beberapa usulan yang masuk dalam usulan program prioritas, seperti perbaikan akses jalan desa Lompad ke desa Pontak, akses jalan desa Lompad ke desa Powalutan.
Dimana akses-akses jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan akses jalan Lompad-Pontak merupakan akses jalan masyarakat menuju ke pusat kecamatan dan pusat jasa.
Sementara untuk akses jalan Lompad-Powalutan bisa menjadi jalan alternatif, apabila terjadi gangguan akses lalu lintas dari desa Mopolo ke Powalutan.
Dijelaskan Stanly Purukan bahwa nantinya usulan-usulan pembangunan prioritas desa tersebut akan dibawa dalam kegiatan musrenbang tingkat kecamatan nanti.
“Berharap usulan-usulan prioritas ini dapat terakomodir dalam kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dan bisa lolos hingga ke tingkat kabupaten, karena beberapa usulan prioritas yang dimasukkan tersebut ada pula yang masuk dalam usulan prioritas pada kegiatan musrenbang tingkat kecamatan tahun yang lalu,” ujar Stanly Purukan.
Hadir dalam kegiatan musrenbang RKPD tahun 2025 desa Lompad diantaranya jajaran pemerintah desa, pimpinan dan anggota BPD, pemerintah kecamatan, Danramil Motoling, kepala BPP Ranoyapo, Korcam TPPI Kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.
Sebelumnya juga, sebagaimana disampaikan penjabat HukumTua Stanly Purukan bahwa pemerintah desa dan BPD juga telah melakukan musyawarah desa khusus dalam rangka penetapan jumlah KPM BLT-DD.
Dan dari hasil musyawarah desa, untuk jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) Lompad ditahun 2024 berjumlah 25 KPM.
(Hengly)*
