Xlll Koto Kampar, Transparansi lndonesia.co.id Pemerintah terus berupaya menguntaskan kemiskinan dengan memberikan berbagai bantuan, salah satunya melalui program Sanitasi Bak WC septik.
Seperti di Desa Muara Takus Kecamatan Xlll Koto Kampar, Kabupaten Kampar pengadaan mandi cuci kakus (MCK) di kelola oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) ramai di bicarakan baru baru ini oleh masyarakat setempat, Jumat (10/11/2023).
Menurut Romi Antoni selaku ketua LSM AMTI (Aliansi Masyarakat Transparansi lndonesia) bantuan Sanitasi yang dibagikan ke masyarakat kurang mampu tidak tepat sasaran.
“Program yang seharusnya dapat diprioritaskan untuk rumah warga yang belum memiliki WC justru malah dibangun di rumah warga yang sudah memiliki WC sehingga ada kecemburuan dari masyarakat yang merasa di anak tirikan,”Ungkap Romi
Penerima bantuan MCK bersumber dari dana bantuan keuangan (Bankeu) provinsi pada tahun 2023 diduga banyak tidak tepat sasaran. Hal ini disemarakkan oleh salah seorang warga Desa Muara Takus.
Sebelumnya dikonfirmasi wartawan, Kepala Desa Muara Takus Helman Sadri menerangkan sebayak empat puluh sembilan kegiatan fisik berupa MCK telah direalisasikan di Desa Muara Takus dari seratus lebih pengajuan di Dinas PUPR Kampar sewaktu tahun 2020 silam.
Teranyar terkait kegiatan bantuan MCK dari dana bankeu salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Takus Zulkifli buka suara.
Kata Zul pihak pemerintah Desa sewaktu perencanaan kegiatan mau dilakukan diakuinya tidak ada melakukan musyawarah bersama BPD.
Belum lagi Ucun warga Desa Muara Takus sekaligus meemban jabatan sebagai ketua pemuda Desa menyebut seharusnya bantuan MCK tersebut terakomodir untuk setiap warga yang benar-benar membutuhkan bukan untuk orang terdekat kepala Desa ataupun orang terdekat yang di tunjuk oleh pengurus.
Maka untuk itu Ucun meminta tim Dinas PUPR Kampar sebagai pengawas kegiatan harus Croscek Kelapangan adanya bantuan MCK di Desa Muara Takus, imbau Ucun.
“Setelah kami tengok penerima MCK hampir nama nama tersebut semua orang terdekat Kepala Desa dan orang orang terdekat yang di tunjuk oleh pengurus,”ujarnya.
Ditegaskannya Ucun, seandainya kalau ditemukan tim pengawas Dinas penerima bantuan tidak tepat sasaran
kepada tim pengawas Dinas agar bisa mengambil tindakan tegas agar di pindahkan kepada penerima lain yang betul betul membutuhkan,”Harapnya
(RED)
