KAMPAR, TI – Pokok pikiran anggota DPRD atau yang sering disebut juga alokasi aspirasi pembangunan bagi anggota DPRD Kabupaten Kampar mendapat sorotan.
Bagaimana tidak, pokir bagi anggota DPRD Kabupaten Kampar tersebut berpotensi terjadinya konflik, karena hak ‘tunjuk’ dan hak usul untuk mengalokasikan pembangunan oleh anggota DPRD, dalam perjalanan dan prosesnya tak jarang menimbulkan ketegangan dan berpotensi konflik di internal partai politik dan bahkan sesama anggota.
Sorotan terhadap pokir anggota DPRD Kampar, datang dari lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Dimana melalui Ketua Umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa dalam pembagian siapa yang mengerjakan proyek pokir di internal partai, membuat hubungan antar pengurus partai politik semakin panas.
Kecemburuan antar pengurus , oleh LSM-AMTI mensinyalir karena adanya seseorang dari antara anggota DPRD Kampar yang dianggap mendapatkan keistimewaan dalam pembagian jatah pokir.
Tommy Turangan pula menyoroti akan adanya pembagian jatah pokir yang tak dibagi sama rata, karena ada yang diistimewakan sehingga membuat para anggota DPRD Kampar lainnya merasa kecewa.
Maka dari itu, Tommy Turangan SH meminta agar instansi dan pihak berwenang mengambil tindakan dengan apa yang terjadi di lembaga legislatif kabupaten Kampar.
Karena, dijelaskan Turangan oleh karena persoalan yang terjadi di lembaga legislatif kabupaten Kampar tersebut, juga berdampak pada para kontraktor.
Beberapa Kontraktor juga mengeluhkan akan fee proyek yang harus dikeluarkan jika mengambil pekerjaan kategori pokir.
Bahkan, beberapa waktu lalu, para kontraktor melakukan demo ke kantor DPRD hingga dua kali terkait masalah tersebut.
“Dan bahkan terakhir ada anggota dewan yang dari fraksi Demokrat yang menggugat Penjabat Bupati, Sekda, ke pengadilan negeri Bangkinang.
(T2)*
