Xlll Koto Kampar, Transparansi indonesia.co.id Proyek pembangunan infrastruktur untuk mandi, cuci dan kakus (MCK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau diduga sarat dengan praktik korupsi.
Pembangunan satu unit MCK (mandi cuci kakus) di Desa Muara Takus Kecamatan Xlll Koto Kabupaten Kampar ini diduga tidak sesuai spek dan tidak tepat sasaran.
Data yang berhasil dihimpun, Selasa (07/11/2023), keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan WC di Desa tersebut dibangun berukuran 1,40 X 1,20 sentimeter sebanyak 49 yunit, untuk perunit MCK menghabiskan anggaran Rp 8 juta rupiah, yang totalnya menelan anggaran sebesar Rp 392.000.000 Rupiah.
Sehingga Pembangunan sarana yang
Angaran dana 392.000.000 juta itu mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Aliansi Masyarakat Transparansi indonesia (LSM AMTI) Kabupaten Kampar.
Proyek yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau itu, dinilai tidak logis dan terkesan aneh. Pasalnya bangunan MCK yang hanya berukuran
1,40 X 1,20 sentimeter tersebut, menelan anggaran 8 juta rupiah 1 unit.
Ketua DPD LSM AMTI Kabupaten Kampar Romi Antoni mengatakan kepada wartawan,“Menurut kami, pagu anggaran untuk satu unit MCK ini terlalu mahal. Khawatir adanya dugaan markup harga,” ungkap Romi
Romi menambahkan, hal ini perlu mendapat perhatian pihak Terkait, agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari.untuk itu kami menduga bahwa tidak di lakukan perencanaan yang matang.kita merasa heran terhadap perencanaannya, bagaimana hitungan RAB-nya”, tanya Romi.
Disampaikan oleh salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Zulkifli di tanya wartawan.Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan WC di Desa Muara Takus sebanyak 49 yunit itu tidak ada memberi tau ke pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD),”WC bantuan ini menjadi perbincangan hangat ditengah Masyarakat Desa Muara Takus,”Jelas Zulkifli
Menurut Uncun selaku masyarakat sekaligus ketua pemuda Desa Muara Takus, seharusnya bantuan WC tersebut di peruntukkan bagi setiap warga yang benar-benar membutuhkannya seperti keluarga stanting atau memiliki balita.
Ia juga menyebutkan, hampir semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan WC di Desa tersebut tidak memenuhi kriteria.
Anehnya lagi lanjut Uncun, bantuan WC tersebut banyak diberikan kepada pemerintah Desa yang mendapat upah setiap bulan dibayar oleh negara.
“Nama-nama yang mendapatkan WC Bantuan ini hampir semua orang terdekat Kepala Desa maupun orang terdekat yang di tunjuk oleh pengurus,” jelasnya
Untuk itu, ia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun mengungkap dan minta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa Muara Takus,”Harapnya
(Red)
