Proyek ‘Dikuasai’ Anggota Dewan Terhormat, Kontraktor Menjerit, Separoh Perusahaan Lokal Pun Gulung Tikar

Uncategorized783 Dilihat

Kampar, Transparansi Indonesia.co.id Focus Group Discussion (FGD) Kampar Bangkit yang diinisiasi oleh Abdul Malik Dt. Rajo Dubalai bersama beberapa orang awak media yang terdiri dari, Apriyaldi, Ikhsan Arif Suzaki, Sanusi, Benni Ihsan, Adilman Koto, Indra Nazarudin mengadakan diskusi Perdana dengan pokok bahasan ‘proyek dikuasai anggota dewan berdalih pokir’ di salah satu cafe Bangkinang Kota, Rabu (10/05/2023).

Pembicara yang hadir Ketua GAPENSi Kampar Muhammad Iksan.SH beserta Wakil ketua M.zakir dan Sekjen Syamsu Azinar SE.

Sementara dari perwakilan Anggota DPRD Kampar tidak dapat hadir karena ada kesibukan persiapan urusan pendaftaran caleg.

Muhammad Ikhsan SE menjelaskan bahwa saat ini Perusahaan/Kontraktor pengadaan barang dan jasa yang bernaung di Gapensi berjumlah 125 Perusahaan. Lebih separoh dari perusahaan tersebut telah gulung tikar karena pemilik tidak mengurus Serifikat Badan Usaha (SBU) disebabkan kontraktor tidak lagi mendapatkan pekerjaan atau proyek.

“Sebenarnya kegiatan proyek di Kampar memadai dan bisa menghidupi para kontraktor. Tapi ada oknum dari luar dan dalam Kabupaten Kampar yang memonopoli proyek,” sebutnya.

Kondisi buruk ini kata Ikhsan justru diperparah oleh adanya oknum anggota DPRD Kampar yang main proyek. Menurut Ikhsan hal itu sudah menjadi rahasia umum. Anggota dewan terhormat menganggap Pokir itu sebagai “jatah bagi-bagi proyek” dengan mengatas namakan aspirasi dari masyarakat. “Bisa dicek bahwa hampir seluruh Pokir DPRD itu berupa proyek Penunjukan Langsung (PL) dengan besaran anggaran di bawah Rp200 juta agar bisa ditentukan langsung siapa yang mengerjakan.

Muhammad Ikhsan mencurigai bahwa saat ini ada dugaan bahwa 1 perusahaan mengerjakan lebih dari 5 paket kegiatan. Sesuai aturan 1 perusahaan hanya dibolehkan untuk 5 paket pekerjaan. Ada dugaan perusahaan yang dipakai untuk pengerjaan proyek tersebut juga perusahaan yang “mati pajak”.

Untuk itu Ikhsan mengharapkan Bupati Kampar untuk memperhatikan kondisi Kontraktor lokal Kampar saat ini. Ia juga meminta tender serta proyek fisik sebaiknya dikembalikan ke satu pintu.

(Hattan)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari TRANSPARANSI INDONESIA di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP