Minsel, transparansiindonesia.co.id – Dalam rangka mewujudkan program pembangunan diberbagai bidang, tentunya diperlukan perencanaan yang mendukung terlaksananya atau terwujudnya program pembangunan tersebut.
Dan guna memantapkan rencana program pembangunan di desa Mopolo ditahun 2024 maka pemerintah desa bersama lembaga desa melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk tahun 2024.
Kegiatan Musrenbang Mopolo, digelar pada Senin 9 Januari 2023 bertempat di BPU Desa Mopolo, dan dihadiri oleh Pemerintah Desa HukumTua bersama jajaran perangkat desa, Lembaga desa, pemerintah kecamatan, pendamping desa (TPPI Ranoyapo), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan masyarakat.
Penjabat HukumTua Desa Mopolo Femmy Ering menyampaikan sambutan dan tujuan dari digelarnya Musrenbang tersebut.
Dimana kegiatan tersebut adalah dalam rangka menggali dan mendengarkan aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan desa ditahun 2024 nanti.
Nantinya, disampaikan oleh Femmy Ering bahwa segala usulan yang disampaikan akan dipilih dan ditentukan usulan mana yang akan menjadi prioritas dan akan dibawa dalam kegiatan Musrenbang ditingkat kecamatan.
Adapun berbagai usulan yang disampaikan didominasi oleh usulan pembangunan infrastruktur desa.
Adapun usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang Desa Mopolo diantaranya peningkatan akses jalan desa dalam bentuk pavinisasi, perkerasan akses jalan kebun, drainase, rehab balai pertemuan umum (BPU), pengadaan lampu penerangan jalan, betonisasi pila-pila jalan desa, penambahan jaringan listrik.
Selain itu, ada pula usulan yang menyentuh sektor pertanian seperti pengadaan alat-alat pertanian, dan pula usulan mengenai harus difungsikannya gedung pasar rakyat di desa Mopolo, serta usulan agar adanya bantuan rumah layak huni.
Selanjutnya usulan-usulan tersebut dicatat dalam notulen musyawarah, dan nantinya akan dibahas mana yang menjadi prioritas, dan akan dibawa dalam kegiatan Musrenbang ditingkat kecamatan Ranoyapo.
Selanjutnya, usai digelar Musrenbang RKPDes Mopolo untuk tahun 2024, dilanjutkan dengan musyawarah desa dalam rangka penetapan jumlah KPM bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) untuk tahun 2023.
Dan dari hasil musyawarah, diputuskan bahwa untuk desa Mopolo tidak ada KPM BLT-DD, karena seperti apa yang disampaikan oleh penjabat HukumTua bahwa kriteria menjadi KPM BLT-DD tidak ada di desa Mopolo, yakni salah satunya adalah warga yang tergolong miskin ekstrim.
“Yah dari hasil musyawarah, maka untuk desa Mopolo ditahun 2023 ini tidak ada keluarga penerima manfaat BLT-DD, dan itu sudah kita putuskan bersama dengan BPD dan disaksikan oleh perwakilan pemerintah kecamatan dan TPPI Kecamatan Ranoyapo,” ujar Femmy Ering.
(Hengly)*
