Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Wakil presiden RI, Ma’ruf Amin menerima kunjungan tiga Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Otonom Baru (DOB) Papua di istana wakil presiden, Senin (14/11).
Ketiga Pj Gubernur DOB Papua tersebut masing-masing adalah Ribka Haluk (Pj. Gubernur Papua Tengah), Prof Dr Apolo Safanpo (Pj. Gubernur Papua Selatan) dan Nikolaus Kondomo (Pj. Gubernur Papua Pegunungan).
Ketiga Pj Gubernur DOB Papua tersebut sebelumnya telah resmi dilantik pada Jumat 11 November 2022 lalu oleh Mendagri, Tito Karnavian bertempat di plaza gedung A Kemendagri, jalan medan merdeka utara nomor 7, Jakarta Pusat.
“Saya menerima Penjabat Gubernur di tiga Daerah Otonom Baru (DOB, red) Papua. Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah, Prof Dr Apolo Safanpo Pj Gubernur Papua Selatan, dan Nicolaus Kondomo Pj Gubernur Papua Pegunungan di Istana Wakil Presiden di Jakarta,” kata Ma’ruf Amin dalam siaran pers dari istana wakil presiden, Senin (14/11).
Wapres Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pemekaran provinsi Papua merupakan kebijakan terobosan untuk mempercepat distribusi pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan peran serta Orang Asli Papua (OAP) dalam demokrasi lokal.
“Dalam pertemuan tersebut, saya telah menyampaikan lima pesan penting kepada tiga Pj Gubernur tersebut,” kata Wapres Ma’ruf Amin.
Adapun lima pesan Wakil Presiden kepada ketiga Pj Gubernur DOB Papua tersebut yaitu:
Pertama, jadikan pemekaran provinsi Papua sebagai game changer dalam mewujudkan lompatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat asli Papua.
Kedua, segera rumuskan peta jalan terpadu (integrated road map) dan aksi nyata (action plan) dalam pelaksanaan DOB tahun 2022-2024.
Ketiga, meminta Pj Gubernur untuk mengkonsolidasi para Bupati untuk mempersiapkan desain percepatan pembangunan Provinsi, sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 sebagai amanat UU Nomor: 2/2021 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua. Rumuskan rencana aksi yang realistis bersifat quick wins tahun 2023-2024.
Keempat, Kelembagaan Badan Pengarah Papua (BPP) akan melakukan asistensi dan fasilitasi dengan Pj Gubernur dalam memperkuat sinkronisasi program dan pendanaan dengan Kementerian/Lembaga dan pihak terkait lainnya.
Dan Kelima, mengingat situasi Papua yang kompleks, saya meminta Pj Gubernur untuk memperkuat komunikasi sosial dengan semua segmen masyarakat.
“Situasi yang kondusif merupakan kunci keberhasilan dalam menata dan membangun daerah sebagai rumah besar untuk semua,” terang Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, diwartakan Transparansi Indonesia.
(Tim Transparansi Indonesia – Jakarta)*
