Minsel, transparansiindonesia.co.id – Pemerintah Desa Poopo Barat, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan merealisasikan program pemerintah melalui anggaran dana desa dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yakni Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
BLT-DD adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat pedesaan yang alokasi anggarannya melalui dana desa, dan diperuntukkan bagi masyarakat yang layak menerima bantuan sesuai dengan hasil musyawarah desa penetapan KPM BLT-DD.
Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, maka salah satu program dari pemerintah guna membantu masyarakat adalah pemberian bantuan yang salah satunya adalah BLT-DD.
Program dana desa, sejak digulirkan beberapa tahun lalu oleh Presiden Joko Widodo, telah banyak membawa dampak positif bagi pembangunan pedesaan baik itu infrastruktur desa maupun pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan dampak positif lainnya yang manfaatnya telah banyak dirasakan oleh masyarakat pedesaan.
Ditahun anggaran 2022 ini, pemerintah pusat melalui kementerian terkait mengharuskan setiap desa penerima manfaat anggaran dana desa untuk mengalokasikan anggaran minimal sebesar 40 persen dari pagu Dandes untuk alokasi BLT-DD.
Dan pemerintah desa Poopo Barat, telah memenuhi standar minimum tersebut dengan menetapkan sebanyak 85 KPM sebagai penerima manfaat BLT-DD.
Setelah sebelumnya telah menyalurkan BLT-DD triwulan pertama (Januari, Februari dan Maret), maka Pemerintah Desa Poopo Barat langsung menindak-lanjuti dengan penyaluran BLT-DD untuk triwulan ke-dua (April, Mei dan Juni).
Dimana penyaluran BLT-DD Triwulan ke-dua oleh Pemdes Poopo Barat kepada 85 KPM dilaksanakan pada Selasa 2 Agustus 2022, bertempat di kantor HukumTua Desa Poopo Barat, dan dihadiri oleh unsur Forkopimca, pendamping desa, lembaga desa, jajaran pemerintah desa dan para KPM BLT-DD.
“Saat ini kita salurkan BLT-DD kepada 85 KPM BLT-DD, dan penyaluran ini adalah untuk triwulan ke-dua,” kata HukumTua Poopo Barat Novita Lengkong.
Dalam sambutannya sebelum proses penyaluran, Novita Lengkong mengingatkan kepada para KPM BLT-DD, untuk dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, pergunakan sesuai dengan kebutuhan karena tujuan dari BLT-DD diberikan kepada masyarakat yang masuk KPM adalah guna pemulihan ekonomi nasional, didalamnya dalam upaya meningkatkan roda perekonomian masyarakat yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi keluarga.
“Kembali saya ingatkan kepada masyarakat penerima manfaat BLT-DD, untuk dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya, pergunakan sesuai kebutuhan dan bukan sesuai keinginan, karena tujuan dari bantuan ini adalah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, peningkatan roda perekonomian masyarakat dan akan berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan,” ujar Novita Lengkong.
Disampaikannya pula bahwa sebelum dilaksanakan penyaluran, pihak pemerintah desa bekerja sama dengan pihak Puskesmas Poopo, melakukan vaksinasi bagi masyarakat karena salah satu syarat untuk menerima BLT-DD adalah para KPM harus sudah melakukan vaksinasi, karena hal tersebut juga sebagai wujud mendukung dan mensupport program pemerintah dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19.
Dalam sambutannya pula, Novita Lengkong mengingatkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung dan mensukseskan program pemerintah, salah satu yang ditekankannya yakni persiapan dan kesiapan dari masyarakat untuk menyambut dan mensukseskan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77.
“Saat ini telah berada di bulan Agustus yang merupakan bulan untuk peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, dan saya mengajak kepada kita semua warga masyarakat Poopo Barat untuk ikut serta mensukseskan peringatan dan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, dengan mendukung dan mensukseskan program pemerintah yang telah terprogram untuk mensukseskan dan memeriahkan peringatan HUT RI ke-77,” tambah Novita Lengkong.
Kepada awak media transparansiindonesia.co.id HukumTua Novita Lengkong mengatakan bahwa dari Pagu Dandes Poopo Barat tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Poopo Barat, membelanjakan beberapa kegiatan, dimana selain BLT-DD, ada juga biaya untuk ketahanan pangan desa yang anggarannya minimal 20 persen dari pagu Dandes, penanganan pandemi Covid-19 sebesar 8 persen dari pagu Dandes, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan PKK dan Posyandu, serta kegiatan lainnya.
“Untuk kegiatan ketahanan pangan desa, kita melakukan pengelolaan budidaya ikan air tawar dan penanaman jagung, yang saat ini kegiatannya telah dimulai atau sementara dilaksanakan, dan semua kegiatan yang dilaksanakan semua telah tertuang dalam APBDes yang telah terpampang di Kantor HukumTua, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari transparansi pengelolaan keuangan desa,” tutup HukumTua Novita Lengkong.
(Hengly)*
