Minsel, transparansiindonesia.co.id – Dugaan berbagai proyek yang dikerjakan diwilayah Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sesuai dengan kalender kerja, mendapatkan sorotan dari aktivis.
Salah satunya dari Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM-AMTI).
Dimana melalui Ketua Umum DPP LSM AMTI Tommy Turangan SH menyoroti akan proyek yang sementara dilaksanakan atau dikerjakan diwilayah Dumoga tak sesuai dengan kalender kerja yang tertuang dalam papan proyek.
Maka dari itu Tommy Turangan SH meminta sekaligus mendesak agar aparat penegak hukum (APH) menyelidiki akan pelaksanaan proyek tersebut.
“LSM AMTI meminta sekaligus mendesak agar aparat penegak hukum turun untuk menyelidiki proyek yang dikerjakan di wilayah Dumoga yang diduga tak sesuai kalender kerja, dan ini tentunya melanggar ketentuan administrasi,” ujar Tommy Turangan SH.
Bukan hanya itu saja, bahkan pula kontraktor sering mengabaikan hak-hak para pengerja (tenaga kerja), yang dimana menurutnya gaji sering terlambat dibayarkan.
Dikatakannya pula, bahwa hal tersebut bisa merujuk pada kontraktor nakal, dimana proyek pengerjaan yang tak sesuai dengan kalender kerja, serta mengabaikan hak tenaga kerja seperti keterlambatan pembayaran gaji.
“Ini seperti kontraktor nakal, yang bukan saja pelanggaran administrasi karena pengerjaan tak sesuai kalender kerja, tapi juga sering mengabaikan hak-hak tenaga kerja seperti keterlambatan pembayaran gaji, APH harus masuk dan telusuri akan dugaan ini,” tegas Turangan.
(red/T2)*
