Riau, transparansiindonesia.co.id – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berencana melakukan pembangunan Sport Centre dengan kapasitas 30 ribu penonton, yang anggarannya berkisar ratusan milliar rupiah, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Terkait perencanaan dari Pemkab Rohul untuk membangun Stadion Sport Centre tersebut, mendapatkan tanggapan dari LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia Kabupaten Rokan Hulu.
Dimana melalui Ketua DPD LSM AMTI Rohul, Dendy mengatakan bahwa Pemkab Rohul untuk lebih dulu mengkaji akan niat atau rencana pembangunan Stadion Sport Centre.
Dikatakan Dendy, bahwa pembangunan Stadion Sport Centre dengan kapasitas 30 ribu penonton tersebut, nantinya juga akan butuh biaya perawatan, yang nantinya akan bersumber dari APBD Rokan Hulu.
“Terkait Perencanaan Pemkab Rokan Hulu yg ingin Melakukan Kegiatan Pembangunan Stadion Sport Centre berkapasitas 30 Ribu Penonton yang menghabiskan Anggaran Ratusan Milliar dari Dana APBN, kami merasa Ini perlu kajian serius dari Pemkab Rohul, sebab nantinya untuk Biaya Perawatan Sport Centre tersebut duit dari mana.? yang pastinya tentu dari APBD, dan ini sangatlah membebankan dana APBD,” ujar Dendy.
Dikatakannya pula bahwa contoh pembangunan islamic Centre yang saat ini tak terawat, karena mungkin saja tidak ada biaya perawatannya.
Atas rencana pembangunan Stadion Sport Centre di Kabupaten Rokan Hulu, maka selaku Ketua DPD AMTI Rohul, Dendy berharap agar para legislator Dekab Rohul untuk benar-benar melakukan kajian serius terkait rencana pembangunan sport center, sebelum nantinya mengetuk palu, saat pembahasan rencana pembangunan Stadion Sport Centre.
“Jangan hanya berkeinginan membangun saja, tapi pikirkan juga bagaiamna perawatannya, dan ini harus menjadi perhatian serius,” tambah Dendy.
Dijelaskan Dendy, masih banyak kegiatan yang perlu dilakukan dengan anggaran tersebut, seperti pembangunan jalan penghubung desa, jembatan, penanganan dititik rawan banjir, dan banyak kegiatan pembangunan lainnya yang diharapkan sangat berdampak besar bagi masyarakat.
“Masih banyak bidang garapan lainnya yang masih perlu diperhatikan, seperti pembangunan jalan utama, pembangunan jembatan penghubung desa, penanganan titik rawan banjir, dan masih banyak pembangunan lainnya yang membutuhkan sentuhan anggaran, janganlah buat kebijakan yang tidak pro rakyat,” tegas Dendy. (red/TI)*
