Minsel, transparansiindonesia.co.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Franky Donny Wongkar SH dan Wakil Bupati Pdt.Petra Yanni Rembang MTh, melaksanakan rapat koordinasi bersama para HukumTua dan Camat.
Rakor tersebut dilaksanakan pada Kamis 5 Agustus 2021 bertempat di Aula Waleta Kantor Pemkab Minsel, membahas terkait progres penyaluran ADD, dana desa termasuk didalamnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Sebagaimana rilis dari Tim Palakat Minsel, Bupati Franky Donny Wongkar menyampaikan bahwa Rakor tersebut dalam melihat progres penyaluran dana desa dan kegiatan pembangunan lainnya didesa yang ada di kabupaten Minahasa Selatan.
Dikatakan Bupati FDW bawah dalam kegiatan pembangunan desa, Camat memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan pembangunan desa.
Dari evaluasi yang didapati, Bupati Franky Wongkar pun mengatakan bahwa penyaluran dana desa baru dilakukan seratus persen ditahap pertama oleh 17 desa dari 167 desa yang ada di kabupaten Minahasa Selatan, begitupun dengan RKPDes tahun 2021 belum maksimal dilaksanakan oleh beberapa desa.
Bupati FDW pun mengatakan kepada para camat untuk menandatangani surat pernyataan agar diminggu ke-dua bulan Agustus sudah menyelesaikan penyaluran BLT-DD kepada para KPM yang ada Sebagaimana hasil musdes dan menyelesaikan RKPDes tahun 2021. Begitu pun disampaikan FDW agar RKPDes tahun 2022 harus selesai dibulan September.
Begitu pula terkait upaya percepatan pengananan Covid-19 di Kabupaten Minahasa Selatan, Bupati Wongkar menyampaikan agar para jajaran pemerintah desa terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, dengan menerapkan 6-M, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
Sementara Wakil Bupati Petra Yanni Rembang mengatakan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam mengontrol dan mengawasi bantuan dana desa, termasuk penyaluran BLT-DD, dan kegiatan lainnya yang dibiayai oleh Dana desa, begitupun kepada para penerima manfaat atau KPM untuk dapat memberikan informasi-informasi bila ada masalah dalam penyaluran bantuan, agar pemerintah daerah dapat melakukan tindakan berkaitan dengan percepatan penyaluran dana desa.
Rapat koordinasi tersebut, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Denny P. Kaawoan, SE, MSi, Asisten 1 Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Frangky T. Tangkere, SP, MSi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Melky Manus S.STP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrie Lumapow, SH, MSi, Staff Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ir. Noldy W.D. Liow, Camat se-Minsel , dan para perwakilan Hukum Tua se-Minsel. (Hengly)*
