Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Anggota DPR RI mengusulkan agar wilayah dengan zona merah melakukan lockdown akhir pekan. Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menilai yang perlu diperketat adalah pengawasan protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas warga dari pada penguncian wilayah.
“Ya baik ya, tentu baik apa yang diusulkan adanya lockdown akhir pekan dengan maksud membatasi kegiatan masyarakat. Hanya begini, COVID ini nggak mengenal waktu kan, juga tidak mengenal wilayah, penyebaran bisa di mana saja dan kapan saja,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
Judistira Hermawan menekankan bahwa yang harusnya diperketat adalah pengawasan protokol kesehatan (prokes) 4 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas). Selain itu, Golkar meminta agar edukasi prokes ditingkatkan.
“Sebaiknya yang pertama, tingkatkan pengawasan protokol kesehatan 4 M sekarang ditambah mengurangi mobilitas, pastikan di tempat tempat masyarakat berkegiatan diawasi betul, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya, dan yang terpenting juga pengawasan di permukiman, perlu terus edukasi dan pengawasan protokol kesehatan, libatkan gugus tugas RW dan tokoh masyarakat, karena klaster keluarga meningkat saat ini,” jelasnya.
Judistira Hermawan mengatakan masyarakat harus menjadi yang terdepan dalam mencegah penularan Corona. Dengan demikian, semua masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan.
“Kemudian, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat pentingnya protokol kesehatan dan bahwa masyarakat harus terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara saling mengingatkan penting nya 4 M plus.
Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan ditambah mengurangi mobilitas, sekali lagi peran tokoh masyarakat dan tokoh agama saya kira penting untuk dilibatkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat,” kata dia.
Usulan lockdown di akhir pekan ini disampaikan oleh anggota komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Dia mengusulkan hal ini merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif.
“Tawaran saya adalah mencoba memadukan PSBB atau PPKM dengan apa yang saya sebut dengan ‘lockdown akhir pekan’,” ujar Saleh, Minggu (31/1)
Pemprov DKI mengkaji usulan itu. Wagub DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya juga menunggu arahan dari Satgas COVID-19 pusat dan Presiden Jokowi.
“Usulan dari teman-teman DPR saya kira disampaikan saja kepada pemerintah, kepada presiden, kepada satgas pusat. Kami di Pemprov DKI juga nanti Pak Gubernur akan mengkaji, menganalisa, dan membahas,” kata Riza di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/2).
“Kalau nanti Presiden, satgas pusat dan jajaran lainnya termasuk hari ini nanti siang akan ada rapat apa pun kebijakan yang diambil kami akan laksanakan sepenuhnya,” ungkap Riza.
(red)***
