Jakarta, transparansiindonesia.co.id — Ketua RW 010 Cakung Barat, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Tommy Turangan SH mengatakan agar Dinsos Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak membuat masalah terkait data penerima bantuan yang tidak valid.
“Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta jangan buat masalah dengan data yang tidak valid di wilayah RW 010 Cakung Barat terkait Bantuan Sosial Pemprov Jakarta,” ujar Tommy Turangan.
Dikatakannya jangan ada RT yang melebihi 100 Kepala Keluarga (KK), karena nantinya pihak RW yang akan dibuat pusing dalam pembagian Bansos nantinya.
“Jangan buat blunder, yang berdampak pada konsekwensi hukum, saya selaku Ketua RW 010 Cakung Barat minta cukuplah hingga tahap ke-5 ini data yang lebih, jadi intinya kami minta Dinsos DKI melakukan data jangan ada RT yang melebihi 100 KK data penerima Bansos,” tambahnya.
Ia pun menjelaskan bahwa akibat dari tidak validnya data tersebut membuat ketidak-nyamanan dalam pembagian sembako di wilayah RW 010 Cakung Barat, dan karena dari data tersebut yang tidak valid membuat pihak RW 010 berurusan dengan Inspektorat dan kepolisian.
“Akibat dari data yang tidak valid dari Dinsos tersebut membuat kami sampai berurusan dengan pihak Inspektorat dan kepolisian, dan juga membuat ketidak-nyamanan dalam pembagian sembako” jelas Turangan.
Karena akibat dari beberapa RT yang melebihi 100 KK data penerima, seharusnya Dinsos harus melihat jumlah hunian, dimana sudah jelas diwilayah RW 010 Cakung Barat, 1 RT hanya bisa sampai 100 KK tidak boleh lebih.
Salah satu Ketua RT diwilayah RW 010 Cakung Barat, yakni Sainta selaku ketua RT 08 membenarkan hal tersebut, dimana dirinya selaku ketua RT juga dibuat pusing dengan data yang tidak valid, Dinsos tidak bisa mempertanggung-jawabkan data.
“Yang pusing saya juga selaku ketua RT, dalam pembagian bansos sembako, mereka Dinsos tidak bisa mempertanggung-jawabkan data,” ujar Sainta, RT yang sudah empat periode di Blok Rasamalah.
(T2)*
