AMTI; “Gubernur Sulut Harus Pro-aktif Terkait APBD Minsel”

SULUT206 Dilihat

Sulut, transparansiindonesia.co.id – – Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang belum terealisasi, karena DPRD Minsel dan pihak eksekutif belum mendapatkan titik temu dalam pembahasan. Akhirnya hal tersebut berbuntut panjang. Menjadi polemik di tengah masyarakat, seperti bola liar. Saling menyalahkan antara beberapa pihak.

Selain berkonsekuensi pada pencairan anggaran di Minsel, juga yang paling urgen adalah “keributan” saling mendiskreditkan. Menanggapi hal itu, Ketua Umum (Ketum) Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH mempertanyakan keterlibatan dan peran Gubernur Sulut, Olly Dondokambay, SE. Menurutnya bila polemik di tingkat Kabupaten tidak selesai, maka pemerintah Provinsi harus turun tangan.

Baca juga:  Dirindukan Warga Manado, Ini Program Prioritas Kerja IMBA-IVAN

“Kalau tak ada solusi di tingkat Kabupaten, mestinya Gubernur Olly Dondokambey sebagai pemimpin di Sulut memediasi. Atau setidaknya, turun melakukan pembinaan, pendampingan. Jangan diam, dan terlihat pasif di tengah pemerintah daerah Minsel sedang terlibat dinamika politik yang serius seperti saat ini. Gubernur Olly harus turun tangan,” ujar Turangan, Kamis (12/2/2020).

Tidak hanya itu, jebolan Fakultas Hukum Unsrar Manado itu menduga ada pembiaran yang dilakukan pemerintah Provinsi untuk kemudian dijadikan komoditi politik yang melemahkan Bupati Tetty Paruntu di Pilkada Sulut. Keberadaan pemerintah Provinsi Sulut, tambah Turangan harus bersikap adil dan bijaksana dalam merespon seluruh dinamika di Sulut.

Baca juga:  PKPU 13/2024, Pejabat Daerah Dilarang Kampanye Tanpa Ijin Kemendagri Atau Gubernur

“Tak bisa dilihat secara sepenggal saja, bagi saya dinamika politik di Minsel ada kaitannya, dan cukup erat dengan Pilkada Sulut. Kok, Gubernur seperti apatis. Sebagai warga Minsel saya berharap Gubernur Olly bertindak aktif, mengayomi dan membina seluruh Krpala Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut secara adil, tidak diskriminasi. Seperti itu pula, memperhatikan nasib warga Minsel. Jangan membiarkan kesan bahwa seolah-olah Gubernur Olly mengabaikan persoalan APBD di Minsel,” kata Turangan tegas.

(T2)*

Sumber/Suluttoday

Yuk! baca artikel menarik lainnya dari TRANSPARANSI INDONESIA di GOOGLE NEWS