Jakarta, transparansiindonesia.co.id – – Terkait pemilihan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DP-KPK), mendapat tanggapan dari LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia, melalui ketua umumnya Tommy Turangan SH, mengingatkan agar Presiden Joko Widodo jangan mengambil orang Partai untuk duduk sebagai dewan pengawas KPK.
Turangan mengatakan bahwa sangat berbahaya jika pemilihan dewan pengawas KPK dari latar belakang orang Partai Politik, karena nantinya akan sangat berpengaruh pada penegakan hukum di Indonesia.
“Bisa jadi nantinya akan ada kesan, bahwa ada konflik kepentingan bila dewan pengawas KPK berlatar belakang orang parpol,” kata Tommy Turangan.
Dikatakannya pula, bahwa jika benar dewan pengawas dipilih Jokowi dari Orang berlatar belakang Parpol atau dengan kata lain kader partai, maka KPK menurut Turangan sudah benar-benar dikendalikan Jokowi dan ini sangat rawan kepentingan.
“Ada dua alasan untuk hal tersebut, kenapa..?? Karena pertama Pimpinan KPK juga dipilih oleh Presiden walaupun prosesnya masih melalui DPR, sementara Dewan Pengawas KPK ditunjuk oleh Presiden dan langsung diangkat, jadi untuk menghindari hal-hal yang menundang reaksi publik karena ada kepentingan tertentu, pak Presiden harusnya menunjuk atau mengangkat orang-orang yang duduk di Dewan Pengawas KPK bukan dari kader partai tertentu,” tambah Turangan dengan tegas.
(T2)*
