Jakarta, transparansiindonesia.co.id — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengungkapkan apresiasinya kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais.
Mahfud menghargai pernyataan Amien Rais yang meminta semua pihak untuk memberi kesempatan untuk Joko Widodo-Ma’ruf Amin memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Apresiasi itu disampaikan Mahfud melalui cuitan di Twitternya, Senin (14/7/2019).
Mahfud terlihat menanggapi sebuah artikel dari sebuah media online.
Melalui tautan itu pula, Mahfud juga mengajak Amien Rais untuk bersama-sama merajut kesatuan Indonesia.
Cuitan Mahfud ini menuai beragam komentar dari warganet.
Begini cuitan yang dituliskan Mahfud:
Hormat, Pak Amien. Mari rajut Keindonesiaan kita.
Amien Rais: Beri Kesempatan ke Jokowi-Ma’ruf 5 Tahun, Kita Awasi
Diberitakan sebelumnya, Amien Rais menyampaikan pernyataan sikapnya pasca-pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto, Senin (15/7/2019).
meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin selama lima tahun ke depan.
Namun, ia juga meminta masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Karena itu, ia mengingatkan partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak perlu berebut kursi menteri.
“Soal kekuasaan berikan kepercayaan dan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma’ruf Amin dengan menterinya, nanti lima tahun kita awasi,” ujar Amien saat ditemui di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
“Dan itulah imbas demokrasi, kalau itu (pembentukan koalisi pemerintahan) terjadi, kita enggak usah ada seperti gempa bumi,” kata Amien dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.
Karena itu, Amien mengatakan, pembentukan koalisi pemerintahan jangan dijadikan dasar untuk rekonsiliasi seusai Pilpres 2019.
Amien menyatakan semestinya rekonsiliasi dilakukan tanpa ada iming-iming jatah kursi menteri.
Sebab, kata Amien, partai oposisi tetap dibutuhkan dalam negara demokrasi.
Jika semua partai di parlemen mendukung pemerintah, tak akan ada kritik untuk menjaga kualitas kebijakan.
Ia juga meminta konflik seusai pilpres jangan dijadikan alasan adanya pembagian jatah menteri dalam rekonsiliasi.
“Saya ingin katakan, kita sikapi sesuatu yang amat sangat kecillah, masalah ini (konflik seusai pilpres) jangan dibesar-besarkan.”
“Kemudian seolah akan pecah, akan ada huru-hara, itu jauh dari kamus bangsa Indonesia,” tutur Amien.
“Kita sudah mengalami berkali-kali lebih dahsyat pun. Ini (konflik usai pilpres) ecek-eceklah.”
“Ada 1948 di Madiun, ada 1965 PKI, ini (pilpres) cuma enteng saja, enggak usah dibesar-besarkan,” kata dia.
(red)*
