Sulsel, transparansiindonesia.co.id – Setelah mendengar langsung penjelasan soal wacana wisata halal dari Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam pertemuan pada Jumat, 8 Maret 2019, dua bupati di Toraja, Kalatiku Paembonan dan Nicodemus Biringkanae, bersikap.
“Tidak ada yang namanya wisata halal di Toraja Utara, tapi wisata yang berstandar nasional,” tegas Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan.
Dia mengatakan, setelah mendengar langsung penjelasan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, hal-hal yang diinginkan dalam wacana tersebut sudah dilaksanakan di Toraja Utara, jauh sebelum wacana ini heboh di masyarakat.
“Soal wisata halal, sebenarnya kita sudah lama lakukan di Toraja, walaupun tidak memakai istilah itu. Kita di sini memberikan penghormatan kepada saudara-saudara kita yang dari muslim untuk bisa menikmati makanan yang benar-benar halal bagi mereka. Ada rumah makan muslim, ada tempat sholat dan sebagainya,” ungkap Kalatiku.
Kalatiku menyatakan, selama ini dirinya belum memberikan komentar karena belum mendengar penjelasan langsung, baik dari Gubernur maupun Wakil Gubernur. “Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi tuntaslah sekarang kita ketahui bahwa wacana ini tidak berimplikasi kepada nilai-nilai ajaran adat budaya kita.
“Sikap kita, wisata nasional di Toraja, tidak ada wisata halal. Kami melaksanakan sesuai tradisi, budaya, dan keragaman yang ada di Toraja Utara,” tegasnya.
BERITA TERKAIT: Soal Wisata Halal di Toraja, Biarlah Pemda, DPRD, dan Masyarakat yang Memutuskan
Sementara Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae, menyatakan masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir akan wacana itu. Sebab, sejauh ini pemerintah kabupaten Tana Toraja dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum pernah membicarakan masalah penerapan wisata halal di Toraja.
“Kita belum pernah bicarakan sebelumnya soal itu (wisata halal). Jadi sama sekali saya belum tahu bagaimna modelnya, apa maknanya, dan seperti apa idenya, apalagi mau bicara penerapannya,” tutur Nico.
Nico mengatakan, jika pemerintah provinsi mengembalikan kebijakan wisata halal itu ke pemerintah kabupaten Tana Toraja, hal itu tidak serta merta akan dilaksanakan. “Karena memang belum pernah ada pembicaraan kesana. Ini heboh di media sosial saja. Secara langsung kami belum pernah bicara soal itu,” terang Nico.
Itu sebabnya, Nico menghimbau kepada seluruh masyarakat Tana Toraja untuk tidak mempolitisasi wacana ini terus menerus, apalagi di tahun politik seperti sekarang ini.
“Berikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pemerintahan. Wisata adalah energi pembangunan di Sulsel, tentu berbicara pemerintahan kita bicara bagaimana menjaga energi itu,” pungkasnya.
(red)*
